Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, SINJAI — Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan serta ketiadaan penerangan di sejumlah desa menjadi keluhan dominan masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur dan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Persoalan ini mencuat dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 yang digelar anggota DPRD Sinjai, Muh Dahlan dari Fraksi PKS, pada Kamis (23/10/2025).

Saat mengunjungi beberapa lokasi di wilayah Daerah Pemilihan II, Dahlan menerima langsung sejumlah aspirasi mendesak dari warga yang membutuhkan perhatian serius pemangku kebijakan setempat. Permasalahan utama berkisar pada buruknya kualitas jalan berlubang dan absennya lampu penerangan di sejumlah titik pemukiman.

Awal, salah seorang penduduk Desa Saukang, menyampaikan keluhannya dengan penuh harapan. “Kami sangat memerlukan lampu penerangan, terutama di Dusun Bontorihu, area Desa Saukang, sampai ke jalur menuju Desa Kaloling. Belum lagi kondisi jalan di kampung kami yang sudah bertahun-tahun rusak tanpa ada perbaikan,” tuturnya.

Menurut Awal, kerusakan infrastruktur ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan, tetapi telah mengancam keselamatan pengguna jalan, khususnya ketika malam tiba. Masyarakat setempat mengharapkan agar jalur Dompili–Kaloling beserta jalan Linrung di Desa Saukang dapat masuk dalam daftar prioritas anggaran pembangunan 2026.

Menyikapi persoalan tersebut, Dahlan menyatakan kesediaannya untuk menyalurkan keluhan warga ke jajaran pemerintah daerah agar dapat segera ditanggapi. “Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal perbaikan jalan dan instalasi penerangan yang sangat krusial bagi keselamatan publik. Ini akan menjadi agenda prioritas kami di DPRD,” ujarnya dengan tegas.

Legislator asal PKS itu berharap, melalui sinergi antara dukungan masyarakat dan keseriusan pemerintah, pembangunan fasilitas umum dapat segera terwujud. Dengan demikian, roda perekonomian dan interaksi sosial warga dapat berjalan lebih optimal dan terjamin keamanannya.

Kegiatan reses kali ini menjadi wujud konkret tanggung jawab wakil rakyat dalam menyerap aspirasi langsung dari konstituen. Dahlan ingin memastikan bahwa setiap keluhan yang disampaikan tidak hanya berhenti sebagai catatan di kertas, melainkan benar-benar ditransformasikan menjadi program pembangunan yang nyata di tingkat daerah.