PUNGGAWANEWS, LONDON – Pemerintah Inggris menerbitkan peta resmi terbaru yang mengakui kemerdekaan negara Palestina, menjadi bagian dari gelombang pengakuan serupa dari sejumlah negara Barat. Langkah ini dinilai pakar sebagai bentuk simpati yang memerlukan tindak lanjut konkret.
Peta yang dirilis hari ini menunjukkan pengakuan resmi London terhadap kedaulatan Palestina di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat.
Data historis menggambarkan penyusutan wilayah Palestina secara dramatis selama lebih dari satu abad. Pada 1897-1917, seluruh wilayah masih dikuasai penduduk asli Palestina saat Organisasi Zionis Dunia berdiri di Basel.
Deklarasi Balfour kemudian membuka jalan bagi pendirian rumah nasional Yahudi di tanah Palestina. Hingga 1946, pemukim Yahudi telah menguasai 10 persen wilayah, sisanya 90 persen masih milik warga Palestina.
Titik balik terjadi pasca keputusan Sidang Umum PBB 1947 yang memisahkan Palestina menjadi dua negara. Perang Arab-Israel 1948-1949 mengakibatkan Israel menguasai 77 persen wilayah Palestina.
Kondisi memburuk setelah Perang Enam Hari 1967 ketika Israel merebut Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan dari Mesir, Yordania, dan Suriah.
Saat ini, setelah penarikan Israel dari Gaza dan empat permukiman di utara Tepi Barat pada 2012, wilayah Palestina terbatas di Tepi Barat dan sebagian Gaza.
“Butuh Keadilan, Bukan Simpati”
Pengamat politik internasional Faisal menyambut positif pengakuan negara-negara Barat namun menilainya masih sebatas simpati belaka.
“Rakyat Palestina sudah kebanjiran simpati sejak genosida Oktober 2023. Yang dibutuhkan adalah keadilan, bukan sekadar simpati,” kata Faisal kepada tvOne, Minggu malam.
Menurut dia, pengakuan dari Inggris, Kanada, Australia dan negara Barat lainnya harus dibarengi sanksi politik, ekonomi, dan militer terhadap Israel.
“Kalau tidak ada tindakan konkret seperti sanksi, ini hanya simpati kosong yang tidak mengubah situasi lapangan,” tegasnya.
Faisal bahkan menyarankan negara-negara Barat memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai tekanan yang lebih efektif ketimbang memberikan pengakuan kepada Palestina.
Analis politik Mardani melihat pergeseran sikap signifikan dari negara-negara yang selama ini menjadi pendukung setia Israel di forum internasional.
“Di Inter-Parliamentary Union, ada 12 negara plus yang selalu dukung Israel – Inggris, Prancis, Spanyol, Australia, Kanada. Sekarang mereka mulai berbalik,” ujar Mardani.
Ia mencatat dukungan masyarakat dunia kepada Palestina terus menguat, tercermin dari demonstrasi massal di berbagai kota. Di Madrid, lebih dari 100.000 orang turun ke jalan, sementara di Swiss sejumlah dokter melakukan mogok makan berkelanjutan.
“Setiap minggu ada demo pro-Palestina di Eropa. Sentimen publik ini sangat kuat dan akan memaksa pemerintah bertindak,” katanya.
Mardani optimis Presiden Prabowo Subianto dapat memanfaatkan momentum Sidang Umum PBB di New York untuk memperjuangkan Palestina. Indonesia mendapat kesempatan berbicara ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.
“Ini momen emas bagi Pak Prabowo. Mudah-mudahan bisa menyampaikan pidato seperti era Bung Karno dulu untuk membangun dunia baru,” harapnya.
Pengamat hubungan internasional Agung menganalisis perubahan sikap negara-negara Barat juga didorong tekanan politik dalam negeri.
Survei YouGov terbaru menunjukkan 44 persen masyarakat Inggris mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina, jauh melampaui 18 persen yang menolak.
“Para politisi sangat sensitif terhadap opini publik. Data serupa di Spanyol dan Denmark menunjukkan hanya 6-12 persen yang mendukung tindakan Israel,” jelas Agung.
Namun, dia memperingatkan tidak boleh berharap berlebihan pengakuan ini akan segera menghentikan kekerasan.
“Ini langkah kecil dalam perjalanan panjang. Pertanyaan besarnya: apa yang akan dilakukan setelah pengakuan untuk menghentikan kekejian Israel?” tanyanya.
Kekhawatiran muncul karena Israel tampak tidak terpengaruh pengakuan internasional dan malah semakin gencar menyerang Palestina.
“Pola Israel menunjukkan ‘perpetual war’ – perang tiada akhir karena faktor keamanan dan politik domestik mereka,” kata Agung.
Konflik berkepanjangan ini juga mempertaruhkan kredibilitas PBB sebagai organisasi dunia yang mampu menegakkan resolusi dan keputusannya.
Hingga kini, serangan Israel terhadap Gaza dan Tepi Barat terus berlanjut meski tekanan internasional semakin menguat untuk menghentikan apa yang disebut banyak pihak sebagai genosida terhadap warga Palestina.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.