Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, IKN – Pemerintah telah resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang akan mulai berlaku penuh pada tahun 2028 mendatang. Sebagai bagian dari langkah awal perpindahan, sebanyak 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 16 kementerian/lembaga (K/L) akan mulai bertugas di IKN pada November 2025.

Kesiapan Fasilitas dan Hunian

Otorita IKN memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk ribuan ASN tahap awal telah siap digunakan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, menyampaikan bahwa kesiapan fasilitas meliputi hunian, perkantoran, pasokan air bersih, listrik, hingga perabotan dan peralatan kerja telah tersedia untuk memastikan para ASN dapat bekerja secara optimal di lingkungan baru.

“Berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 4.100 ASN akan mulai tinggal dan berkantor di IKN pada tahun ini,” ujar Basuki.

16 Kementerian Prioritas Pindah

Otorita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait 16 kementerian yang akan memulai operasionalnya di IKN per November 2025. Kementerian-kementerian ini dipilih karena memiliki peran strategis dan berhubungan langsung dalam persiapan menuju status ibu kota politik 2028.

Kementerian yang masuk dalam tahap awal ini, antara lain:

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

“Beberapa kementerian sudah mengirim kepada kami [data] eselon I mana yang berapa. Jadi kami sudah siapkan dari huniannya dan kantornya,” tambah Basuki.

Sistem Rotasi di Tahap Awal

Pada tahap awal penerapan, beberapa instansi akan menggunakan sistem rotasi penugasan. Basuki menyebutkan bahwa Otorita IKN telah menyiapkan skema penugasan 3 bulan sekali, seperti yang sudah diterapkan lebih dulu oleh Bank Indonesia (BI).

Meskipun jadwal perpindahan telah ditetapkan pada November 2025, persiapan di IKN terus dikebut. Perpindahan 4.100 ASN ini menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan politik Indonesia yang baru.