Ini Langkah KDM Tangani UMSK di 8 Kabupaten/Kota di Jabar
PUNGGAWANEWS, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat mengambil langkah tegas dan terbuka dalam menangani polemik Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di delapan daerah industri utama Jawa Barat. Dalam forum koordinasi bersama para bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan, Gubernur menegaskan bahwa seluruh keputusan penetapan UMSK dilakukan secara independen, transparan, dan bebas dari tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu .
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memegang dua komitmen utama dalam kebijakan pengupahan. Pertama, menjaga iklim investasi agar tetap kondusif guna menekan angka pengangguran. Kedua, memastikan peningkatan kesejahteraan pekerja agar tidak terjebak pada upah murah di tengah tingginya biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.






Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.