Summarize the post with AI
“Jembatan senilai 250 miliar rupiah dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar rupiah dibangun kabupaten. Gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur juga kami yang bangun,” jelas Dedi.
Langkah ini terpaksa diambil karena kemacetan di kawasan industri tersebut sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penanganan serius dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov Jabar juga membantu pemerintah pusat menertibkan aset-aset negara, termasuk mengembalikan sungai yang selama ini disewa-sewakan oleh warga dan membongkar bangunan di bantaran sungai yang menjadi penyebab banjir.
Kritik Keras terhadap Sistem Sentralisasi Energi
Dedi mengkritik tajam sistem sentralisasi yang dinilai menimbulkan ketidakefisienan, terutama dalam pengelolaan energi. Ia mencontohkan kasus distribusi listrik dari Bendungan Cirata yang justru dikirim ke Bali, sementara daerah-daerah di bawah Cirata mendapat pasokan dari Banten yang menggunakan batubara.
“Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara melakukan hal yang aneh-aneh. Listrik mikrohidro yang dibangun di desa-desa dijual ke PLN, lalu dijual lagi ke warga. Padahal kalau dikelola desa dengan dana desa, rakyat bisa mandiri energi,” kritik Dedi.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.