PUNGGAWANEWS, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi tegas terkait isu heboh soal tunjangan yang diklaim mencapai Rp33 miliar. Dalam keterangannya, Dedi menegaskan bahwa gaji pokok dan tunjangan yang diterimanya hanya sebesar Rp8,1 juta per bulan.
“Saya tegaskan bahwa sejak awal saya terbuka menyampaikan gaji gubernur dan tunjangannya sebesar Rp8,1 juta setiap bulan,” ujar Dedi dalam keterangannya, Jumat.
Mantan Bupati Purwakarta itu menjelaskan, selain gaji pokok, terdapat beberapa fasilitas yang justru tidak dia ambil. Fasilitas baju dinas misalnya, Dedi memilih mencoret anggaran tersebut dan membeli seragam dengan biaya pribadi. Begitu pula dengan mobil dinas yang tidak dimanfaatkannya.
Dalam hal anggaran perjalanan dinas, Dedi mengklaim melakukan efisiensi signifikan. Jika gubernur sebelumnya mengalokasikan Rp1,5 miliar per tahun, Dedi memangkasnya menjadi Rp50 juta. Bahkan dalam APBD 2025, anggaran tersebut kembali dipotong hingga tersisa belasan juta rupiah.
“Dalam setahun saya hanya menggunakan anggaran perjalanan dinas yang sangat terbatas, dan sekarang baru terpakai Rp4 juta,” jelasnya.
Terkait biaya operasional yang menjadi sorotan, Dedi menjelaskan bahwa dana tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan besaran 0,15 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan estimasi PAD Jabar sekitar Rp28 miliar, pembagian untuk gubernur mencapai 75 persen atau sekitar Rp21,6 miliar per tahun.
“Dana ini sepenuhnya saya gunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Dedi merinci penggunaan dana operasional tersebut antara lain untuk membiayai pengobatan warga kurang mampu, membantu perbaikan rumah yang rusak, renovasi sekolah, pembangunan jembatan gantung, serta berbagai bantuan sosial mendadak lainnya.
“Setiap hari ada antrian masyarakat yang datang ke Gedung Sate meminta bantuan. Biaya operasional ini murni untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Siap Hapus Biaya Operasional dengan Catatan
Menanggapi desakan agar biaya operasional dihapus, Dedi menyatakan kesediaannya. Namun, dia mengingatkan konsekuensi yang akan dihadapi masyarakat.
“Secara pribadi saya tidak masalah jika biaya operasional dihapus. Tetapi yang akan dirugikan adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan mendadak,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Dedi, tanpa biaya operasional tersebut, banyak bantuan darurat tidak dapat disalurkan karena tidak teranggarkan dalam APBD. Mulai dari biaya pengobatan darurat, bantuan bencana alam, hingga bantuan pendidikan untuk anak yatim akan terhambat.
“Nanti saya hanya mengandalkan penghasilan dari YouTube, dan itu akan merugikan banyak pihak yang membutuhkan pertolongan segera,” pungkasnya.
Klarifikasi Gubernur Dedi Mulyadi ini diharapkan dapat menjawab keraguan publik terkait transparansi penggunaan anggaran pemerintahan di Jawa Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.