Summarize the post with AI

ChatGPT

Ia berencana membangun rest area di sepanjang jalan provinsi dengan jarak tertentu, yang dilengkapi dengan toilet bersih, musala, dan warung tertata.

“Kalau sudah ada pengelola swasta yang bisa urus dengan baik, tidak masalah dikenakan tarif kecil, misalnya Rp2.000, asalkan fasilitasnya terawat. Lebih baik daripada diurus pemerintah tapi tidak terurus,” katanya.

Kritik terhadap Sistem Pajak Kendaraan

Dalam kesempatan yang sama, Kang Dedi mengkritik sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menurutnya tidak efisien.

“Mobil dinas membayar pajak, pajaknya disetorkan ke kas daerah, lalu kita anggarkan lagi untuk bayar pajak. Ini tidak logis. Kenapa tidak langsung dialokasikan untuk pembangunan jalan atau PJU?” kritiknya.

Ia mengusulkan agar ada kebijakan yang lebih fleksibel sehingga dana pajak kendaraan dinas langsung bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur tanpa harus melalui mekanisme setoran dan penganggaran ulang.