Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, SINJAI – Di tengah momentum kebangkitan ekonomi nasional, salah satu akademisi bidang kelautan dan perikanan asal Kabupaten Sinjai, Dr. Ridha Alamsyah, S.Pi., M.Si, menyoroti pentingnya arah pembangunan Indonesia yang berorientasi pada blue economy atau ekonomi biru. Dalam pandangannya, ekonomi biru bukan sekadar wacana pengelolaan laut, tetapi fondasi strategis menuju kemandirian ekonomi maritim dan keseimbangan ekologis di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II terhadap triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 13,53% (BPS, 2025). Angka ini bukan hanya mencerminkan pulihnya kinerja sektor primer dan fluktuasi global, tetapi juga menandakan adanya arus baru dalam perekonomian nasional. Munculnya blue economy atau ekonomi biru sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan.

Menurut Prof. Dr. Luky Adrianto, Kepala Lembaga Riset Internasional Kemaritiman IPB University, ekonomi biru dalam konteks Indonesia mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang bersumber dari ekosistem akuatik, baik itu laut, sungai, danau, maupun perairan lainnya, dengan menekankan tiga prinsip utama, yakni keberlanjutan, regeneratif, dan pelestarian ekosistem sebagai wadah utama berlangsungnya ekonomi tersebut. Dengan kata lain, ekonomi biru bukanlah upaya untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek dari perairan, melainkan strategi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan ekologi secara bersamaan.

Konsep blue economy merupakan bentuk lanjutan dari green economy. Jika ekonomi hijau berfokus pada efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di darat, maka ekonomi biru meluaskan cakupannya ke wilayah perairan, bahkan dengan biaya pengelolaan yang relatif lebih rendah namun berpotensi menghasilkan manfaat yang lebih besar. Oleh sebab itu, blue economy akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, karena menggabungkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Potensi ekonomi biru Indonesia sangat besar. Luky memperkirakan nilai ekonomi biru nasional mencapai sekitar USD 280 miliar, yang berasal dari berbagai sektor unggulan, seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, industri manufaktur berbasis sumber daya laut, bioteknologi akuatik, jasa ekosistem, energi laut, serta transportasi maritim. Setiap sektor tersebut memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi dan potensi penyerapan tenaga kerja yang besar. Juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam bidang konservasi laut (SDG 14), energi bersih (SDG 7), dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (SDG 8).

Namun, perlu diingat bahwa tidak ada ekonomi biru tanpa kesehatan ekosistem. Prinsip ini menjadi dasar yang tak terpisahkan dari seluruh kegiatan ekonomi berbasis perairan. Laut, sungai, dan danau bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga sistem kehidupan yang kompleks tempat berlangsungnya proses ekologis penting seperti siklus karbon, penyerapan gas rumah kaca, dan habitat keanekaragaman hayati. Ketika ekosistem perairan rusak akibat pencemaran, penangkapan ikan berlebih, atau konversi habitat, maka potensi ekonomi biru akan melemah bahkan hilang sama sekali. Karena itu, keberlanjutan ekologi adalah prasyarat bagi keberlanjutan ekonomi.

Dalam konteks kebijakan nasional, arah pembangunan menuju ekonomi biru telah memperoleh landasan kuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang secara eksplisit memasukkan transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai dua pilar utama pembangunan masa depan. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi berbasis regenerasi dan inovasi. Ekonomi biru tidak hanya berbicara tentang eksploitasi sumber daya laut, tetapi juga tentang inovasi bioteknologi kelautan, pemanfaatan energi terbarukan dari laut, serta pengembangan pariwisata bahari yang lestari dan inklusif.

Melalui pendekatan ekonomi biru, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi poros maritim dunia bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara ekonomi dan ekologis. Dengan wilayah laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, Indonesia dapat mengkonversi potensi ini menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis sains. Lebih dari itu, ekonomi biru dapat menjadi strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai blue carbon ecosystems yang mampu menyerap dan menyimpan karbon secara efisien. Jika dikelola dengan baik, ekosistem ini tidak hanya mendukung keseimbangan iklim global tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir mulai dari perikanan berkelanjutan hingga jasa wisata alam.

Meski potensinya besar, implementasi blue economy di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan mendasar, terutama dalam aspek investasi dan kolaborasi lintas sektor. Pertama, dari sisi investasi, banyak kegiatan ekonomi biru yang membutuhkan modal awal cukup besar misalnya dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan hijau, energi laut, atau bioteknologi kelautan. Sementara itu, akses pembiayaan ramah lingkungan bagi usaha kecil menengah pesisir masih terbatas. Diperlukan skema pembiayaan inovatif seperti blue bonds, green financing, dan kemitraan publik swasta yang berpihak pada pelaku usaha lokal. Pemerintah perlu menciptakan regulatory framework yang memberikan kepastian hukum, insentif pajak, serta kemudahan perizinan untuk menarik investor yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kedua, tantangan besar lainnya adalah kolaborasi antar stakeholder. Ekonomi biru tidak dapat berjalan jika hanya didorong oleh satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, masyarakat pesisir, dan lembaga keuangan untuk menciptakan tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan. Akademisi dan peneliti berperan dalam penyediaan data ilmiah dan inovasi teknologi; pemerintah memastikan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan; sektor swasta menggerakkan investasi produktif; sedangkan masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya alam di wilayahnya. Kolaborasi ini juga penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan antara sektor, serta memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi biru berbasis ekosistem dan data ilmiah, bukan semata pertimbangan ekonomi jangka pendek.

Ekonomi biru yang kuat harus dimulai dari skala lokal. Indonesia yang memiliki ribuan desa pesisir yang menyimpan potensi luar biasa, baik dari segi ekologi maupun sosial budaya. Wilayah-wilayah ini seharusnya menjadi laboratorium penerapan ekonomi biru, tempat di mana masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah berkolaborasi langsung mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Pendekatan lokal memungkinkan adanya pemahaman kontekstual terhadap karakter ekosistem dan sosial masyarakat, sehingga strategi pengembangan ekonomi biru tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi wilayah. Misalnya, di daerah seperti Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pengembangan ekonomi biru dapat difokuskan pada budidaya rumput laut berkelanjutan, pariwisata bahari berbasis konservasi, serta pemanfaatan ekosistem lamun sebagai penyimpan karbon.

Program ekonomi biru di tingkat lokal juga membuka peluang besar untuk pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, literasi kelautan, dan diversifikasi ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, ekonomi biru bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga rasa kepemilikan dan tanggung jawab ekologis terhadap laut. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor yang kuat, dan pemberdayaan lokal yang nyata, ekonomi biru akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional di masa depan. Ia bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata dari perekonomian yang tumbuh seiring dengan terjaganya kesehatan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, blue economy adalah wujud masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berkelanjutan. Di tangan generasi yang menghargai perairan sebagai sumber kehidupan, bukan sekadar sumber keuntungan, ekonomi biru akan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang tak hanya menumbuhkan angka, tetapi juga menumbuhkan keseimbangan antara manusia dan alam.

Oleh: Dr. Ridha Alamsyah, S.Pi., M.Si – Akademisi Bidang Ilmu Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Sinjai