PUNGGAWANEWS, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penolakannya terhadap berbagai tawaran pinjaman daerah meskipun dana transfer ke Jawa Barat mengalami pemotongan sebesar Rp458 miliar. Langkah ini diambil sebagai komitmen untuk membangun Jawa Barat secara mandiri tanpa menambah beban utang.

“Saya memilih jalan berbeda. Daripada berutang, lebih baik gubernur bersama seluruh pejabat dan ASN melakukan pengetatan ikat pinggang,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya.

Infrastruktur Tetap Prioritas

Dikutip dari TRIBUNNEWS, Meski dana mengalami pengurangan, Pemprov Jawa Barat tetap konsisten meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur. Menurut Dedi, infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi ini menjelaskan, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bendungan, serta konektivitas listrik dan internet akan menarik masuknya investasi. Investasi kemudian menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya memberikan pendapatan tetap bagi masyarakat.

“Ketika masyarakat punya penghasilan rutin, mereka bisa membeli rumah, kendaraan, menyekolahkan anak, bahkan makan di warung setiap hari. Itulah yang menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.

Filosofi “Puasa” Pemerintah

Dedi menggunakan istilah “berpuasa” untuk menggambarkan strategi penghematan yang diterapkannya. Puasa di sini berarti memangkas berbagai belanja pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Berbagai pos anggaran dipangkas, mulai dari alat tulis kantor, listrik, air, perjalanan dinas, pakaian dinas, hingga kegiatan seremonial seperti seminar, simposium, dan acara protokoler. Semua dialihkan untuk fokus pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Pemerintah yang efisien adalah pemerintah yang membelanjakan uang publik untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Prinsip Tidak Besar Pasak dari Tiang

Dedi mengakui bahwa pinjaman daerah sebenarnya diperbolehkan, namun harus terukur berdasarkan kemampuan finansial. Menurutnya, banyak daerah terjebak beban ekonomi karena membangun infrastruktur dengan utang berlebihan.

“Jangan sampai pasak lebih besar dari tiang. Saya di Jawa Barat menolak semua tawaran pinjaman karena ingin membangun dengan dana sendiri meski jumlahnya berkurang,” katanya.

Hindari Beban Baru untuk Rakyat

Ketika diminta mencari pendapatan baru untuk menutup defisit, Dedi menolak jika cara tersebut justru membebani masyarakat. Ia lebih memilih efisiensi internal pemerintahan dibanding menaikkan pajak atau pungutan daerah.

“Pendapatan baru yang kreatif jangan sampai malah memberatkan rakyat. Saya pilih efisiensi belanja pemerintah,” pungkasnya.

Dedi menutup pernyataannya dengan meminta doa dari seluruh masyarakat Jawa Barat agar pemerintah provinsi dapat terus melayani dengan optimal melalui kerja ekstra dan efisiensi maksimal.