PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada [Tanggal Pengesahan]. Keputusan ini menjadi milestone penting bagi administrasi Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Purbaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR atas dukungan dan masukan konstruktif selama proses pembahasan. Dia menekankan bahwa APBN 2026 disusun sebagai instrumen utama untuk mencapai kemandirian di bidang pangan, energi, dan ekonomi nasional.
Visi Pertumbuhan Tinggi Menuju Status Negara Maju
Pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam periode menengah sebagai strategi akselerasi menuju Indonesia maju. Purbaya merujuk pada pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan China yang berhasil mempertahankan pertumbuhan di atas 7,5 persen saat transisi menjadi negara maju.
“Indonesia memiliki sejarah pertumbuhan yang impresif, rata-rata di atas 6 persen sebelum krisis Asia tahun 1997-1998. Kami yakin target ini realistis untuk dicapai,” kata Purbaya.
Konsep “Sumietonomics” sebagai Fondasi Kebijakan
Arsitektur pembangunan ekonomi nasional akan didasarkan pada kerangka “Sumietonomics” yang mengintegrasikan tiga elemen strategis:
Pertama, akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi peran sektor swasta sebagai penggerak utama aktivitas perekonomian.
Kedua, distribusi keadilan pembangunan melalui penguatan program perlindungan sosial, ekspansi lapangan kerja, dan pengurangan disparitas kemiskinan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.
Ketiga, konsolidasi stabilitas nasional yang adaptif melalui sinergi kebijakan fiskal-moneter untuk memitigasi volatilitas ekonomi dan memelihara daya beli masyarakat.
APBN akan berfungsi sebagai katalisator dengan mengoptimalkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, memperkuat ketahanan sektor-sektor resilien seperti pertanian dan pariwisata, serta mendorong program hilirisasi kekayaan alam. Pemerintah juga akan menyediakan paket insentif fiskal dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat investasi produktif.
Reformasi Sistem Keuangan dan Kemudahan Berusaha
Upaya perbaikan sektor keuangan dan iklim investasi menjadi prioritas utama. Realokasi dana kas dari Bank Indonesia ke Bank Himbara senilai Rp200 triliun diproyeksikan akan menyediakan sumber pembiayaan berbiaya rendah dan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil.
Pemerintah juga akan melanjutkan agenda deregulasi dan mengatasi hambatan struktural, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang reformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk memastikan efektivitas implementasi, akan dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis yang bertugas melakukan monitoring, evaluasi, dan penyelesaian kendala bisnis.
Delapan Prioritas Strategis APBN 2026
Alokasi anggaran 2026 akan diarahkan pada delapan program prioritas:
Kedaulatan Pangan: Alokasi Rp164,7 triliun untuk mencapai swasembada pangan, menstabilkan harga komoditas, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Kemandirian Energi: Anggaran Rp402,4 triliun untuk meningkatkan produksi migas, mempercepat transisi energi, dan menjaga stabilitas harga energi.
Program Makanan Bergizi Gratis: Dana Rp335 triliun untuk meningkatkan status gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sambil memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Investasi Rp769,1 triliun untuk pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompensasi guru dan dosen, program beasiswa, Indonesia Pintar, dan Bantuan Operasional Sekolah.
Layanan Kesehatan Prima: Anggaran Rp244 triliun untuk memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional, program pemeriksaan kesehatan gratis, dan revitalisasi fasilitas rumah sakit.
Pemberdayaan Desa dan UMKM: Akselerasi pembangunan desa mandiri dan penguatan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sistem Pertahanan Terintegrasi: Modernisasi peralatan pertahanan, penguatan komponen cadangan, dan peningkatan kesejahteraan anggota TNI.
Fasilitasi Investasi dan Perdagangan: Optimalisasi peran BUMN dan sektor swasta sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
Struktur Anggaran dan Proyeksi Makroekonomi
APBN 2026 dirancang dengan karakteristik ekspansif, dengan total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun (termasuk transfer ke daerah Rp693 triliun) dan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Defisit anggaran diperkirakan Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto.
Dengan penerapan kebijakan fiskal yang responsif, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 5,4 persen, inflasi terkendali pada level 2,5 persen, dan stabilitas nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar Amerika Serikat.
Dari aspek kesejahteraan rakyat, APBN 2026 ditargetkan mampu menciptakan 3,4 hingga 4 juta lapangan kerja baru, menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,4-4,96 persen, dan menekan angka kemiskinan hingga di bawah 7,5 persen atau kurang dari 20 juta penduduk.
Purbaya menekankan pentingnya pengawasan legislatif dalam implementasi anggaran. “Kami membutuhkan monitoring aktif dari DPR dalam penyerapan anggaran. Komunikasi yang baik akan memastikan efektivitas program-program prioritas,” ujarnya.
Persetujuan APBN 2026 ini diharapkan menjadi landasan kokoh bagi pemerintahan baru dalam merealisasikan visi Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, dan sejahtera melalui strategi pertumbuhan tinggi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.