PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Kabar terbaru dari Istana! Presiden Prabowo Subianto ternyata punya rencana ambisius untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Mulai 2028 nanti, IKN bakal jadi pusat politik Indonesia yang sesungguhnya.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari angkat bicara soal isu ini setelah banyak orang bingung dengan Perpres terbaru nomor 79 tahun 2025. “Jangan salah paham dulu, ini bukan berarti Indonesia bakal punya banyak ibu kota dengan fungsi beda-beda,” tegas Qodari.
Yang bikin menarik, Prabowo udah pasang target jelas tahun 2028, semua lembaga negara harus sudah punya kantor tetap di IKN. Mulai dari eksekutif, legislatif, sampai yudikatif – semuanya bakal berkantor di Kalimantan Timur.
Ini sebenernya kelanjutan dari program Jokowi, tapi dengan pendekatan yang agak beda. Kalau dulu IKN mau dijadikan pusat segalanya, sekarang Prabowo lebih fokus ke aspek politik dan pemerintahan.
“Istilah ‘ibu kota politik’ ini lebih spesifik, menunjukkan bahwa ketiga pilar negara udah siap menjalankan tugasnya di sana,” jelas Qodari lagi.
Banyak yang khawatir Indonesia bakal jadi kayak Afrika Selatan yang punya tiga ibu kota berbeda. Tapi tenang, pemerintah bilang hal itu nggak akan terjadi.
“Ini cuma pendekatan teknokratis dalam memindahkan pusat kekuasaan. Jadi jangan dibayangkan bakal ada ibu kota ekonomi di Jakarta, ibu kota politik di IKN, terus ibu kota budaya di tempat lain,” kata Qodari sambil menepis kekhawatiran.
Perpres yang jadi pemicu kehebohan ini sebenernya cuma memperjelas bahwa pembangunan IKN memang ditujukan untuk mewujudkan ibu kota politik pada 2028.
Di balik semua ini, ada strategi besar Prabowo untuk memeratakan kekuasaan secara geografis. Selama ini kan Jakarta jadi pusatnya segalanya – politik, ekonomi, budaya, semuanya terpusat di situ.
Dengan memindahkan pusat politik ke IKN, diharapkan ada keseimbangan baru dalam tata kelola negara. Meski begitu, fungsi ekonomi dan budaya tetap akan tersebar di berbagai daerah sesuai kebutuhan.
Rencana ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan nasional melalui penyebaran infrastruktur pemerintahan yang tidak terpusat di satu pulau saja.
Target 2028 memang terdengar ambisius, tapi dengan komitmen penuh dari pemerintahan Prabowo, sepertinya Indonesia bakal punya wajah baru dalam tata kelola pemerintahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.