PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan defisit anggaran dalam batas aman maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan kepada publik bahwa pengelolaan fiskal negara akan tetap prudent di tengah berbagai tantangan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa (9/9/2025).

“Kami akan konsisten mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Ini bukan keputusan personal, melainkan komitmen pemerintah secara menyeluruh,” tegas Purbaya.

Data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memperlihatkan proyeksi yang optimistis. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp2.357,6 triliun, menandai lonjakan signifikan sebesar 13% dibandingkan target tahun berjalan yang ditetapkan di level Rp2.076,9 triliun.

Total pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun, mengalami peningkatan dari outlook 2025 yang hanya sebesar Rp2.865,5 triliun. Sementara itu, defisit APBN diprediksi berada di level 2,78% terhadap PDB, masih dalam koridor batas maksimal yang diizinkan.

Terkait posisi utang pemerintah yang kini mencapai sekitar 40% dari PDB, Menteri Keuangan memaparkan strategi optimalisasi belanja negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas rasio utang terhadap PDB.

“Kunci utamanya adalah mengoptimalkan alokasi dana dan program-program yang ada agar pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, sehingga rasio debt to GDP dapat terjaga stabil,” ungkap Purbaya.

Koordinasi Kebijakan Fiskal-Moneter Diperkuat

Untuk memastikan efektivitas kebijakan ekonomi, pemerintah berencana memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter. Langkah ini bertujuan mencegah kontradiksi antara kebijakan fiskal dan moneter, khususnya dalam menjaga likuiditas sistem keuangan.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan Deputi Senior Bank Indonesia dengan sepengetahuan Presiden. “Ke depan, kami akan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk sinkronisasi kebijakan,” pungkasnya.

Komitmen pemerintah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran berbagai pihak mengenai keberlanjutan pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.