Menko Yusril: Fenomena Artis di Parlemen Menurunkan Kualitas Legislatif

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyoroti keprihatinan terhadap menurunnya kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akibat maraknya rekrutmen selebritas dan influencer oleh partai politik.

Mengutip Kanal YT Liputan6, dalam keterangannya kepada media, Yusril mengungkapkan bahwa praktik perekrutan figur populer seperti artis dan influencer telah berdampak pada penurunan mutu representasi rakyat di lembaga legislatif. Kondisi ini dinilai berbeda jauh dengan komposisi DPR pada Pemilu 1999 yang dianggap lebih berkualitas.

“Selama ini partai-partai cenderung merekrut individu yang populer, terkenal, para artis, dan influencer. Akibatnya, kualitas anggota DPR mengalami degradasi dibandingkan dengan periode Pemilu 1999,” tegas Yusril.

Evaluasi Sistem Pemilu

Menko Yusril menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terhadap sistem pemilihan umum sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari threshold hingga mekanisme pemilu secara keseluruhan.

Kajian tersebut bertujuan menciptakan sistem elektoral yang lebih adil, transparan, bermartabat, dan memberikan peluang setara bagi seluruh warga negara yang memiliki kapabilitas dan komitmen untuk berkontribusi dalam dunia politik.

“Kami sedang mengkaji berbagai opsi, mulai dari sistem proporsional murni, sistem distrik, hingga proporsional terbuka atau tertutup. Menteri Dalam Negeri juga turut mempelajari hal ini secara cermat,” ungkap Yusril.

Kritik terhadap Wakil Rakyat Selebritas

Yusril menekankan pentingnya memiliki wakil rakyat yang benar-benar berakar di masyarakat dan memahami persoalan fundamental bangsa. Ia mengkritik kecenderungan memilih figur selebritas yang dinilai tidak memiliki landasan kuat di tengah masyarakat.

“Ke depan, kita harus mampu melahirkan anggota DPR yang genuinely mampu menyerap aspirasi rakyat – mereka yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritas tanpa akar kuat di masyarakat dan pemahaman mendasar terhadap tantangan nasional,” tegas mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Komitmen Penegakan HAM

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga merespons kritik terkait penanganan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap langkah penegakan hukum.

“Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah mengambil langkah-langkah positif dengan melibatkan Komnas HAM dalam memantau proses penegakan hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM,” jelasnya.

Yusril juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan tanggapan positif terhadap perhatian Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM di Jenewa dan siap memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan.

Rencana revisi undang-undang pemilu diharapkan dapat diselesaikan jauh sebelum penyelenggaraan pemilu berikutnya untuk memastikan terciptanya representasi yang lebih berkualitas di parlemen.