PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menurut Dasco, pembahasan RUU ini akan dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diselesaikan.
Dasco menjelaskan, langkah ini diambil untuk menghindari adanya tumpang tindih antara kedua RUU tersebut. “Undang-Undang Perampasan Aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait, dan supaya tidak tumpang tindih, kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu RUU KUHP selesai,” ujar Dasco.
Ia menambahkan, saat ini RUU KUHP masih dalam tahap partisipasi publik dan sudah menerima banyak masukan yang dianggap cukup. Dasco memastikan bahwa proses ini akan segera dituntaskan agar pembahasan RUU Perampasan Aset bisa segera dimulai.
Pernyataan ini disampaikan Dasco saat menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025) Kemarin. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Selain itu, perwakilan mahasiswa juga menyoroti beberapa isu lain, seperti penanganan demonstrasi yang dinilai represif dan penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR. Menanggapi tuntutan ini, pimpinan DPR menyatakan kesediaannya untuk menyerap aspirasi dan meminta maaf atas kekurangan mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Sejumlah Tokoh Keamanan Nasional Sambangi Istana, Bahas Situasi Keamanan
Sejumlah tokoh keamanan nasional, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Budi Gunawan dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Letjen TNI (Purn) Wawan Ruswandi, mendatangi Istana Merdeka. Keduanya mengaku dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto serta Penasihat Presiden Bidang Urusan Pertahanan Dudung Abdurrahman juga terlihat hadir.
Wiranto menduga pertemuan ini terkait dengan situasi keamanan nasional. “Ya tentunya lah, dengan perkembangan dinamika saat ini,” kata Wiranto. Ia menekankan bahwa Presiden sangat memperhatikan dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Sementara itu, Kepala BIN, Budi Gunawan, menyatakan akan memberikan informasi penting kepada Presiden, meskipun ia memastikan situasi nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.
“Saya dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut,” tambahnya.
Pimpinan DPR Lantik Rusdi Masse sebagai Wakil Ketua Komisi III Gantikan Ahmad Sahroni
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi melantik Rusdi Masse dari Fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Pelantikan ini dilakukan untuk menggantikan Ahmad Sahroni yang dinonaktifkan dari jabatannya.
Proses pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di ruang Komisi III DPR. Pelantikan ini menindaklanjuti surat yang diterima pimpinan DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya, Ahmad Sahroni telah dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III dan dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR, sebelum akhirnya status keanggotaannya dinonaktifkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.