Pimpinan MUI Serukan Demonstrasi Tertib, Tegaskan Penjarahan Melanggar Hukum

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Pimpinan Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh, mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam aksi demonstrasi. Dalam pernyataannya yang dikutip media Antara, ulama senior ini menegaskan bahwa tindakan penjarahan dan vandalisme tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian aspirasi politik.

Ketua Bidang Fatwa MUI ini secara eksplisit melarang berbagai bentuk tindakan destruktif yang kerap menyertai gelombang protes. “Seluruh elemen masyarakat harus menjauhkan diri dari perilaku anarkistik, aksi vandalisme terhadap fasilitas umum, serta pengambilan harta milik orang lain tanpa hak,” tegas Niam dalam keterangannya.

Ulama yang juga dikenal dengan sebutan Niam ini memberikan penekanan khusus bahwa ekspresi kemarahan atau ketidakpuasan politik tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Menurutnya, perilaku tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam upaya meminimalisir dampak hukum bagi para pelaku, pimpinan MUI ini juga memberikan jalan keluar dengan mengimbau mereka yang telah mengambil properti orang lain untuk segera mengembalikannya. “Siapa saja yang telah mengambil, menyimpan, atau menguasai barang milik orang lain secara tidak sah, hendaknya segera mengembalikan kepada pemilik yang sah atau menyerahkan kepada pihak berwenang guna menghindari konsekuensi hukum di masa mendatang,” ungkap Niam.

Lebih jauh, tokoh agama ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi diri dan muhasabah di tengah dinamika sosial politik yang tengah bergejolak. Niam menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menciptakan suasana damai dan mencegah eskalasi tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Menyinggung kondisi sosial ekonomi yang masih penuh tantangan, Niam mengingatkan baik pejabat publik maupun masyarakat umum untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana. “Dalam situasi kesenjangan ekonomi yang masih tinggi seperti saat ini, sudah semestinya para pemimpin dan warga negara mengedepankan kesederhanaan, membangun solidaritas sosial yang kuat, serta menghindari pamer kemewahan dan gaya hidup hedonis, termasuk yang dilakukan untuk kepentingan konten media sosial,” paparnya.

Sementara itu, KH Asrorun Niam Sholeh juga menyoroti perlunya respons yang tepat dan cepat dari pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, kritik dan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan publik harus ditanggapi dengan bijaksana.

“Penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan rakyat yang menginginkan perbaikan kondisi bangsa, serta koreksi terhadap kebijakan yang kurang sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat, sudah sepatutnya mendapat respons yang bijak, cepat, disertai komitmen nyata untuk mendengarkan dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan,” tutup pimpinan MUI tersebut.