PUNGGAWANEWS, SINJAI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada Sabtu sore (19/7/2025), yang menjadi tonggak penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat ini, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, sekaligus penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sinjai, Andi Jusman, dengan dihadiri Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, dan berbagai undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati menegaskan bahwa penyelesaian pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024 tepat pada batas akhir waktu merupakan bukti kerja kolektif yang solid antara eksekutif dan legislatif.

Proses pembahasan berlangsung dinamis, bahkan diwarnai perbedaan pandangan. Namun, semuanya dapat diselesaikan dalam suasana kekeluargaan dan akhirnya disetujui tepat waktu,” ujar Ratnawati.

Lebih lanjut, Ratnawati menyampaikan bahwa Ranperda Perubahan APBD 2025 merupakan bagian penting dari siklus keuangan daerah yang menuntut tata kelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

“Momentum ini mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai,” tegasnya.

Bupati Sinjai juga mengapresiasi percepatan penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 yang dinilai lebih efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya, sejalan dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja daerah.

“Perubahan APBD tahun ini disusun lebih cepat dan cermat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sinjai serta tim anggaran Pemkab yang telah bekerja maksimal,” tambahnya.

Rapat ini juga ditutup dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Delapan fraksi yang ada secara bulat menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 pada tahap berikutnya.