Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengintensifkan pengawasan lapangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya menegakkan standar nasional yang seragam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas pangan yang diterima masyarakat tidak timpang antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Tercatat hingga 1 April 2026, sebanyak 1.256 SPPG di kawasan Indonesia Timur telah dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan memberi ruang bagi para mitra untuk segera melengkapi dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi yang dijalankan semata-mata demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” ujarnya.

Rudi menambahkan bahwa BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dan SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang. Ia juga mendorong seluruh SPPG yang tengah disuspensi untuk segera berbenah dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.