PUNGGAWANEWS, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan tekanan diplomatik keras terhadap Iran dengan memberikan ultimatum 48 jam agar Teheran membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional. Namun, ancaman tersebut justru disambut balasan yang lebih keras dari pemerintah Iran.

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi Iran, termasuk pembangkit-pembangkit listrik, apabila pemerintah di Teheran tidak mengindahkan ultimatumnya. Langkah ini muncul hanya sehari setelah Trump menyatakan tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi militer yang telah berlangsung selama tiga pekan terakhir.

Selat Hormuz Ditutup Pascaserangan AS-Israel

Pemerintah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz sejak Sabtu, 28 Februari 2026, sebagai respons atas serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Teheran dengan tegas menyatakan bahwa jalur strategis tersebut ditutup rapat bagi kapal-kapal yang berasal dari AS, Israel, serta negara-negara sekutunya.

Meski demikian, beberapa negara yang dianggap sahabat Iran seperti Tiongkok, Pakistan, Malaysia, dan Irak dilaporkan masih mendapatkan izin melintas dengan pengawasan dan pengamanan khusus.

Penutupan jalur vital ini langsung memicu lonjakan tajam harga minyak dunia, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak global bergantung pada Selat Hormuz sebagai jalur pengiriman utama.

Iran: Ancaman AS Akan Dibalas dengan Penutupan Total

Merespons ultimatum 48 jam dari Trump, juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memberikan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa jika Amerika Serikat melaksanakan ancamannya terhadap pembangkit listrik Iran, langkah-langkah pembalasan akan segera diambil.

“Apabila ancaman Amerika terhadap pembangkit listrik kami direalisasikan, Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai seluruh pembangkit listrik Iran yang hancur dibangun kembali,” tegas Zolfagari dalam pernyataan resminya.

Iran juga mengancam akan menargetkan infrastruktur energi dan teknologi informasi Israel, serta menghancurkan perusahaan-perusahaan sejenis di kawasan yang memiliki pemegang saham Amerika. Teheran menegaskan bahwa sebagai pihak yang tidak memulai perang, mereka memiliki hak penuh untuk membela diri.

Pengamat: Ancaman Trump Hanya Gertakan Verbal

Sejumlah pengamat Timur Tengah menilai ancaman Trump kali ini tidak lebih dari sekadar gertakan verbal. Pasalnya, sudah beberapa kali Trump mengeluarkan ancaman serupa namun tidak pernah terealisasi di lapangan.

“Saya melihat di hari kedua dan ketiga ini justru Iran kembali memegang kendali, kembali mendikte situasi. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Trump, termasuk ultimatum dan ancaman akan melakukan aksi keras, justru semakin menunjukkan keblunderan,” ujar salah seorang pengamat konflik Timur Tengah.

Menurutnya, Trump selama ini berada dalam retorika yang tidak solid, bahkan kerap kontradiktif satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa Trump atau Amerika mulai kehilangan kontrol dan tidak bisa menentukan arah yang diharapkan dari perang ini.

“Trump menginginkan perang ini berakhir dengan indah, tapi sangat berat bahkan hampir mustahil hal itu akan terjadi. Setelah ultimatum ini, yang akan terjadi kemungkinan adalah inkonsistensi dan kontradiksi-kontradiksi yang selama ini sering dialami oleh Trump,” imbuhnya.

NATO Menolak Permintaan Trump

Terkait upaya membuka kembali Selat Hormuz, Trump sebelumnya mengajak negara-negara sekutu, terutama anggota NATO, untuk mengirimkan kapal perang ke kawasan tersebut. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh aliansi pertahanan Atlantik Utara tersebut.

Pejabat senior NATO menegaskan bahwa aliansi mereka adalah organisasi pertahanan, bukan aliansi intervensi. “Kami berbagi tujuan bahwa rezim Iran harus berhenti dan diganti dengan pemerintahan yang dilegitimasi secara demokratis. Namun untuk membom, setelah semua pengalaman yang kita miliki di tahun-tahun sebelumnya, itu bukan cara yang tepat,” kata pejabat tersebut.

NATO menyatakan akan bekerja sama dengan mitra-mitra di Eropa, negara-negara Teluk, dan Amerika Serikat untuk menghasilkan rencana yang kredibel dalam memastikan keamanan pelayaran dan perdagangan melalui Selat Hormuz. Namun, mereka mempertegas bahwa upaya tersebut tidak akan menjadi misi NATO.

Agresi AS-Israel Dinilai Langgar Hukum Internasional

Sekutu-sekutu Amerika Serikat menyadari bahwa agresi yang dilakukan Trump bersama Israel pada serangan 28 Februari lalu merupakan kesalahan besar karena tidak mengindahkan hukum internasional dan tidak berkonsultasi dengan negara-negara sekutu.

“Kesalahan yang sulit dibenarkan adalah yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Mereka melakukan serangan, sebuah agresi, tanpa tidak hanya mengindahkan hukum internasional, bahkan tidak berkonsultasi dengan sekutu mereka sendiri,” jelas pengamat tersebut.

Menurutnya, Trump tidak hanya merusak sistem hukum internasional, tetapi juga membuat persekutuan Amerika menjadi tidak jelas ke depan. Penolakan sekutu-sekutu Amerika di Eropa untuk membantu membuka Selat Hormuz mencerminkan runtuhnya bangunan politik luar negeri Amerika yang selama ini ditopang oleh hukum internasional dan kelompok aliansi yang kuat.

“Trump dengan gayanya sendiri, terutama dengan mimpi ‘America First’-nya yang ternyata diterjemahkan menjadi ‘Trump First’, bukan Amerika dulu. Ini menjadi kesalahan bagi dia sendiri, dan sekutu-sekutu Amerika menyadari hal itu,” tegasnya.

Pengamat menekankan bahwa kritik terhadap Trump tidak berarti anti terhadap Amerika atau nilai-nilai Amerika. “Justru Trump sendiri yang menghancurkan nilai-nilai demokrasi modern. Dia sendiri yang menghancurkan tatanan politik global yang selama ini didukung oleh Amerika,” pungkasnya.

Kredibilitas Trump Terus Merosot

Seiring dengan meningkatnya tekanan di panggung internasional, kredibilitas Donald Trump di mata dunia terus mengalami penurunan. Di dalam negeri, popularitasnya juga semakin merosot tajam.

Bahkan, wacana tentang impeachment atau pemakzulan terhadap Trump kini semakin menguat dan didengungkan oleh berbagai kalangan di Amerika Serikat, menambah deretan tekanan politik yang harus dihadapi oleh presiden kontroversial tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa Trump kini tidak hanya terancam oleh musuh-musuhnya di luar negeri, tetapi juga menghadapi ancaman serius dari dalam negerinya sendiri.